Kalau bicara soal pendidikan tinggi di lingkungan militer, mungkin yang langsung terbayang adalah akademi tempur atau sekolah strategi perang. Padahal, di tubuh TNI Angkatan Darat juga ada perguruan tinggi yang fokusnya bukan senjata, tapi hukum. Salah satu yang paling penting dan bersejarah adalah Sekolah Tinggi Hukum Militer.
Kampus ini bukan sekadar tempat kuliah hukum biasa. Ia punya peran strategis dalam mencetak prajurit-prajurit hukum yang profesional, berintegritas, dan paham betul bagaimana menegakkan hukum di lingkungan militer. Mulai dari peradilan militer, pendampingan hukum prajurit, sampai pengembangan ilmu hukum militer di tingkat nasional dan internasional.
Awal Mula Berdirinya Sekolah Tinggi Hukum Militer
Sejarah Sekolah Tinggi Hukum Militer tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang Direktorat Hukum Angkatan Darat (Ditkumad). Pada awal kemerdekaan, urusan hukum di Angkatan Darat masih dikelola oleh Staf “A”. Saat itu, tugasnya termasuk mengambil alih fungsi hukum peninggalan kolonial Belanda, khususnya dari lembaga hukum KNIL.
Melalui Penetapan Sementara Kepala Staf “A” Angkatan Darat tahun 1950, dibentuklah Dinas Tata Hukum Staf “A” Angkatan Darat. Inilah cikal bakal organisasi hukum di tubuh TNI AD yang terus berkembang seiring tuntutan zaman dan kompleksitas tugas militer.
Seiring waktu, struktur hukum Angkatan Darat mengalami beberapa kali perubahan nama dan fungsi. Mulai dari Direktorat Kehakiman Angkatan Darat, Inspektorat Kehakiman, Dinas Hukum Angkatan Darat, hingga akhirnya menjadi Direktorat Hukum Angkatan Darat (Ditkumad) seperti yang dikenal saat ini.
Lahirnya Sekolah Hukum Militer
Kebutuhan akan perwira yang paham hukum semakin mendesak pada awal 1950-an. Saat itu, muncul gagasan besar untuk membangun sistem peradilan militer yang mandiri, terpisah dari lembaga peradilan sipil. Untuk mewujudkan itu, TNI membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar menguasai ilmu hukum.
Maka pada tahun 1952, didirikanlah Sekolah Hukum Militer (SHM) melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat. SHM inilah embrio dari Sekolah Tinggi Hukum Militer yang ada sekarang. Tujuan utamanya jelas: mendidik perwira agar memiliki kompetensi hukum yang kuat untuk mendukung peradilan dan penegakan hukum di lingkungan militer.
Untuk memperkuat kualitas akademik, dibentuk pula Dewan Guru SHM. Menariknya, ketua Dewan Guru pertama adalah Prof. Mr. R. Djokosoetono, tokoh besar hukum Indonesia sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada masanya. Ini menunjukkan sejak awal, pendidikan hukum militer sudah dibangun dengan standar akademik yang serius.
Perubahan Menjadi Akademi dan Perguruan Tinggi
Perjalanan Sekolah Tinggi Hukum Militer tidak berhenti di SHM. Pada tahun 1953, SHM bertransformasi menjadi Akademi Hukum Militer (AHM). Lulusan AHM saat itu berhak menyandang gelar Baccalaureat Hukum (Bc.Hk.), sebuah pencapaian besar pada masanya.
Seiring berkembangnya kebutuhan organisasi dan tuntutan jabatan di peradilan militer yang mensyaratkan gelar Sarjana Hukum, pemerintah kemudian mendirikan Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM) pada tahun 1962. Lembaga ini menjadi kelanjutan langsung dari AHM.
Tak lama berselang, PTHM mendapatkan status sebagai Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 1963. Status ini semakin memperkuat posisi lembaga pendidikan hukum militer dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.
Resmi Menjadi Sekolah Tinggi Hukum Militer
Tonggak penting berikutnya terjadi pada tahun 1994. Setelah terbitnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, PTHM resmi berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM” melalui Keputusan Presiden. Sejak saat itu, pimpinan lembaga menggunakan jabatan Ketua STHM.
Nama Sekolah Tinggi Hukum Militer kemudian semakin dikenal sebagai satu-satunya perguruan tinggi kedinasan TNI AD yang secara khusus fokus pada pengembangan ilmu hukum militer.
Alumni-Alumni Besar dan Berpengaruh
Salah satu bukti kualitas Sekolah Tinggi Hukum Militer adalah deretan alumninya. Banyak lulusan STHM yang kemudian menjadi tokoh nasional dan berperan besar dalam sistem hukum Indonesia.
Beberapa nama besar di antaranya adalah Sudharmono, Ali Said, Ismail Saleh, Andi Ghalib, hingga Brigjen TNI Soetojo Siswomihardjo. Mereka tidak hanya berkiprah di dunia militer, tapi juga di ranah hukum nasional, pemerintahan, dan peradilan.
Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di STHM tidak hanya relevan untuk kebutuhan internal TNI, tetapi juga mampu melahirkan pemikir dan praktisi hukum kelas nasional.
Visi dan Misi Sekolah Tinggi Hukum Militer
Sebagai perguruan tinggi modern, Sekolah Tinggi Hukum Militer memiliki visi yang jelas dan terarah. STHM ingin menjadi kampus hukum unggulan dan pusat rujukan pengembangan ilmu hukum militer, baik di tingkat nasional, regional, maupun global.
Visi tersebut diwujudkan melalui beberapa misi utama, antara lain menyelenggarakan pendidikan hukum berkualitas tinggi, mengembangkan riset dan publikasi ilmiah, serta melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis penelitian.
Selain itu, STHM juga menargetkan lahirnya prajurit hukum yang profesional, cerdas, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Tidak kalah penting, lulusan STHM diharapkan mampu memberikan pembelaan hukum kepada prajurit berdasarkan kebenaran dan keadilan.
Program Studi yang Ditawarkan
Saat ini, Sekolah Tinggi Hukum Militer menyelenggarakan dua jenjang pendidikan utama, yaitu Sarjana (S1) dan Magister (S2).
Untuk program Sarjana Hukum (S1), fokus utamanya adalah hukum militer. Mahasiswa akan mempelajari berbagai cabang hukum seperti Hukum Pidana Militer, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, dan Hukum Perdata, dengan pendekatan yang relevan dengan kehidupan dan tugas militer.
Sementara itu, program Magister Hukum (S2) memiliki dua konsentrasi, yaitu Hukum Militer dan Hukum Kesehatan. Konsentrasi hukum kesehatan menjadi nilai tambah tersendiri karena berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan di lingkungan militer dan isu-isu medis yang memiliki implikasi hukum.
Akreditasi dan Mutu Akademik
Dari sisi kualitas, Sekolah Tinggi Hukum Militer terus menunjukkan peningkatan signifikan. Program Sarjana Hukum berhasil meraih akreditasi Unggul pada akhir tahun 2024, setelah sebelumnya berstatus akreditasi B.
Untuk program Magister Hukum, STHM telah memperoleh akreditasi Baik sejak tahun 2022. Tidak berhenti di situ, pihak kampus juga sedang mempersiapkan peningkatan akreditasi pascasarjana yang dijadwalkan pada Desember 2025.
Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen STHM dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan hukum militer.
Fasilitas Penunjang Pendidikan
Sebagai kampus kedinasan, Sekolah Tinggi Hukum Militer dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung pembelajaran. Ruang kelas dan ruang dosen dirancang untuk menunjang proses belajar mengajar yang efektif.
Perpustakaan menyediakan koleksi buku dan jurnal hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum militer. Selain itu, terdapat laboratorium komputer yang mendukung kegiatan akademik dan penelitian.
STHM juga memiliki asrama bagi mahasiswa, masjid dan musala untuk kegiatan ibadah, aula serbaguna, ruang kesehatan, serta area terbuka seperti taman dan lapangan. Semua fasilitas ini terus dikembangkan agar sejalan dengan kebutuhan pendidikan modern.
Lokasi Strategis di Jakarta Timur
Dari segi lokasi, Sekolah Tinggi Hukum Militer berada di Jl. Matraman Raya No. 126, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Lokasinya cukup strategis dan mudah dijangkau, baik dari pusat kota maupun wilayah penyangga Jakarta.
Keberadaan kampus di ibu kota juga memudahkan akses terhadap lembaga peradilan, instansi pemerintah, serta pusat kegiatan hukum nasional.
Penutup
Secara keseluruhan, Sekolah Tinggi Hukum Militer bukan hanya sekadar kampus kedinasan, tetapi juga pusat pengembangan ilmu hukum militer di Indonesia. Dengan sejarah panjang, alumni berpengaruh, program studi yang relevan, serta komitmen terhadap kualitas akademik, STHM memainkan peran penting dalam menjaga supremasi hukum di lingkungan TNI AD.
Di tengah tantangan hukum yang semakin kompleks, keberadaan STHM menjadi fondasi kuat bagi lahirnya prajurit hukum yang tidak hanya taat aturan, tetapi juga berani menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran.
Baca artikel lainnya
